Utang Indonesia Mencapai 3.549 Triliun

Posted by CHAQIAL on

Monday, April 3, 2017

Ilustrasi: google.com

Dalam dua tahun terakhir ini utang pemerintah Indonesia terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.549 triliun.

Dikutip dari media kompas.com Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa posisi utang pemerintah itu masih rendah bila dibandingkan negara lain.

"Kalau soal utang, kita itu satu di antara sedikit negara yang rasio utangnya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) cukup rendah," ujarnya ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Jika dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 12.406,8 triliun pada akhir tahun lalu. Menunjukkan rasio utang pemerintah mencapai 28,6 persen dari GDP.

Sementara itu pada kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia lebih rendah dibandingkan negara maju misalnya AS yang sebesar 108 persen, Jepang 250 persen, dan Jerman 70 persen.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, rasio utang Indonesia juga masih rendah. Rasio utang Filipina dan Australia masing-masing sebesar 36 persen, Malaysia 56 persen, dan Thailand sebesar 44 persen.

Sejak krisis menerpa Indonesia pada tahun 1998, negara Indonesia sudah memperbaiki dan berbenah dalam hal sistem perekonomian menuju arah yang lebih baik. Mengenai soal utang negara Indonesia sudah termasuk salah satu negara yang tidak banyak utang-nya, lanjut Darmin Nasution menjelaskan.

Pada kesempatan terpisah yang dilansir dari kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, total sisa utang yang masih harus ditanggung pemerintah mencapai Rp 195 triliun ditambah Rp 49 triliun. "Itu surat utangnya masih ada sampai sekarang. Masih harus kami bayar," ujar Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Menurutnya beban utang tersebut hanya sebagian dari total biaya yang ditanggung pemerintah akibat rusaknya sektor keuangan nasional pasca krisis 1997-1998.

"Saat krisis, sebagaian Anda pasti masih balita. Tapi 97-98 itu krisis ekonomi dimana biaya untuk membenahi sektor keuangan itu mencapai 75 persen dari GDP kita," kata Sri Mulyani.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai, krisis 20 tahun silam itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa untuk menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk perbankan di dalamnya.

Apalagi saat ini, 71 persen ekonomi nasional masih dibiayai oleh perbankan. Bahkan kata Agus, total aset industri jasa keuangan nasional sudah mencapai Rp 16.000 triliun.

Salah satu upaya untuk menjaga sektor keuangan adalah memastikan otoritas yang mengawasinya yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi.

Pada Juli 2017 nanti, masa jabatan pimpinan OJK akan selesai. Presiden Joko Widodo sudah membangun panitia seleksi untuk mencari calon pimpinan baru otoritas pengawas sektor keuangan itu. Sejak Januari 2017, seleksi sudah dimulai. Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima 21 nama calon pimpinan OJK periode 2017-2022. Selanjutnya, Presiden akan memilih 14 nama dan akan disampaikan kepada DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan. Nantinya DPR hanya memilih 7 nama yang akan menduduki kursi pimpinan OJK selama 5 tahun ke depan.

Semoga pada masa pemerintah Joko Widodo ini Indonesia mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Harapannya “revolusi mental” yang didengungkan sejak awal mencalonkan menjadi presiden Indonesia terbukti dapat mengikis mental-mental korup dari sebagain pemimpin negeri ini. Seyogianya jabatan adalah sebuah amanah dari rakyat yang harus dijungjung teguh dan dijalankan dengan penuh martabat. Harapan rakyat negeri ini hanyalah pemerataan keadilan dan kesejahteraan bagi hajat orang banyak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan semangat Pancasila yang menjadi pedoman serta landasan negara. (AR. Rahadian)