Jumlah Pelaku Usaha di Indonesia Masih Kurang

Posted by CHAQIAL on

Wednesday, April 19, 2017

Ilustrasi gambar: etrrepreneur.com

Enterpreneur (Pengusaha) adalah penggerak roda perkekonomian sebuah negara. Pernyataan tersebut diperkuat oleh seorang sosiolog, David McClelland yang berpendapat, “Suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur (pengusaha) sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya”.

Dikutip dari kompas.com jumlah pelaku wirausaha di Indonesia hingga kini masih belum mencapai angka ideal yakni dua persen dari jumlah penduduk Indonesia. Data terkini dari Global Entrepreneurship Monitor (GEM) menunjukkan bahwa Indonesia baru mempunyai sekitar 1,65 persen pelaku wirausaha dari total jumlah penduduk 250 juta jiwa.

Data itu juga menunjukkan bahwa jumlah yang dimiliki Indonesia tertinggal ketimbang tiga negara di kawasan Asia Tenggara yakni Singapura, Malaysia dan Thailand. Ketiganya mencatatkan angka 7 persen, 5 persen, dan 3 persen dari total jumlah penduduk masing-masing.

Kendati begitu, masih menurut GEM, hasrat rakyat Indonesia untuk menjadi pelaku wirausaha menduduki posisi kedua. Posisi ini Cuma satu level di bawah Filipina. Sementara, negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang bahkan memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10 persen dari jumlah populasi.

Belajar dari negara tetangga

Menurut World Bank, ekonomi Singapura menempati urutan nomor satu di dunia dalam hal

kemudahan melakukan bisnis. Lebih dari satu dekade yang lalu, hal ini tidak terjadi. Pada pergantian milenium, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura memutuskan bahwa negara ini perlu mengubah dirinya menjadi “negeri entrepreneur”, yang tidak

takut untuk mengambil risiko. Kita sekarang dapat melihat bagaimana Singapura telah berhasil mencapai tujuannya.

Memang, Singapura merupakan kawasan yang kecil, dengan populasi hanya 5,4 juta. Konglomerat global secara rutin menggunakan negara ini sebagai tempat persinggahan sambil mengamati peluang pasar yang lebih besar di kawasan ini. Hal ini membuat Singapura

lebih mudah untuk bertumbuh, terutama dalam hal menarik perhatian investor. Untuk alasan ini, para ahli juga bisa berpendapat bahwa sulit untuk membandingkan Jakarta dengan Singapura dalam hal dukungan pemerintah masing-masing negara. Namun masih ada banyak pelajaran yang bisa didapat oleh negara Indonesia dari Singapura dan secara perlahan menerapkannya di Jakarta. Mempermudah akses investasi merupakan salah satunya. Inisiatif SPRING Singapore menunjukkan bagaimana ini bisa dilakukan. Inisiatif ini menawarkan program pinjaman mikro yang nyaman untuk wirausaha yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan.

Bagaimana dengan Malaysia

Malaysia yang memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa ini telah lebih maju dibandingkan dengan Indonesia dalam mendorong terciptanya iklim kewirausahaan yang ujungnya menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Memang jika diukur dari jumlah populasi Malaysia masih jauh dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki populasi sekitar 250 juta yang tersebar dibeberapa kepulauan.

Dengan infrastruktur yang tidak seburuk Indonesia, Malaysia patut menjadi contoh bagi Indonesia dalam mendukung wirausaha yang maju dan di akui secara global. Sebagai contoh, belum lama ini pemerintah Malaysia berinisiatif untuk membuat laboratorium analisa data. Sebuah mega proyek yang bertujuan mengembangkan wirausaha lokal dan meningkatkan keahlian negara ini dalam pengelolaan data.

Indonesia sendiri pernah membuat sebuah paltform yang memungkinkan enterpreneur dan investor bisa terhubung satu sama lain salah satunya yaitu HUB.ID. Namun upaya tersebut berangsur-angsur tidak terdengar karena kurangnya dukungan dari kementerian, komunitas bisnis, LSM, dan pihak lainnya. Kemudian Pemerintah Indonesia juga menunjuk Dirjen kewirausahaan, tapi karena anggaran yang begitu kecil dalam mengkoordinasi gerakan dengan skala yang besar tentunya menjadi sebuah kendala tersendiri. Akhirnya platform itu entah bagaimana nasibnya, proyek-proyek seperti ini sering terjadi di Indonesia terputus dipertengahan jalan.

Perbaiki Regulasi dan Kebijakan

Pada era pemerintahan Jokowi pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang dikutip dari okezone.com (11/01/2017) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui bahwa kurikulum sekolahan harus terintegrasi dengan standar dunia usaha.

Darmin menuturkan, pemerintah siap melakukan perbaikan, serta menyusun standar kompetensi dengan melakukan kerjasama dengan

para dunia usaha. Terintegrasi atau perbaikan kurikulum akan dilakukan pemerintah mulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan juga pada saat pendidikan tinggi atau kuliah.

Dimana selama ini kurikulum lebih condong pada skema teoritis saja sehingga tidak mendapatkan SDM yang siap bekerja dan mampu mengembangkan keahlian untuk dijadikan landasan dalam bidang usaha. Dengan standar kompentensi kelak akan tercipta SDM yang memiliki skill dan kemampuan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan.

Harapannya kelak akan tercipta bibit unggul yang akan membawa dunia kewirausahaan Indonesia ke tingkat dunia. Dengan mengawali dari dunia pendidikan maka kelak akan tercipta sumber daya manusia yang siap membangun Indonesia.

Selain dari sektor pendidikan dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha pemerintah juga mempermudah masalah perizinan pendirian usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pemangkasan tersebut rencananya akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro Kecil Menengah.

Yang lebih penting dari itu pemerintah harus genjar menghapus pungli yang memberatkan dunia usaha juga agenda pokok pemberantasan korupsi lebih ditingkatkan lagi. Dengan semakin berkurangnya pungli dan korupsi, yakin Indonesia akan maju dan makmur. Indonesia sendiri negara yang luas dan sangat besar serta berpotensi menjadi pangsa pasar produk-produk yang dibutuhkan masyarakatnya dan dunia usaha. Mengapa bukan pelaku usaha Indonesia yang menggarap potensi besar ini dan menjadi tuan dinegerinya sendiri.